Wujudkan Indonesia Merdeka dari Hoax

 

Perkembangan arus informasi yang sedemikian cepat membawa pengaruh buruk berupa penyebaran informasi yang tak kredibel atau hoax. Pakar komunikasi massa Effendi Gazali menyebutnya sebagai gaya penjajahan baru di bidang teknologi dan budaya.

“Dulu kita melawan penjajahan Belanda dan bangsa-bangsa asing. Imperialisme secara fisik. Sekarang, (Indonesia dijajah) media sosial. Kita merayakan kebebasan bermedia tanpa etika. Tanpa memikirkan akibatnya. Itu adalah penjajahan baru. Imperialisme teknologi dan budaya,” terang Effendi usai menguji disertasi Drs. Suko Widodo, MA, Rabu (16/8).

Baca Juga : Mewujudkan ‘Kemerdekaan’ Pelayanan Kesehatan

Selain masalah hoaxEffendi menyebut permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Data yang dirilis oleh lembaga-lembaga menyebutkan, harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta seratus juta orang miskin.

Ia mengatakan, ketimpangan ekonomi tersebut bukan saja akibat perekonomian saat ini melainkan juga warisan pemerintahan-pemerintahan masa lalu.

Menghadapi kondisi semacam itu, Effendi menghendaki agar segenap warga bisa melawan ketidakadilan ekonomi agar pemerataan kesejahteraan segera tercapai.

“Secara umum Pancasila dan UUD 1945 menginginkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, kebangkitan ekonomi kita lawan ketidakadilan ekonomi. Kita bikin itu betul-betul merata semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Permasalahan ketiga yang diungkapkan Effendi adalah ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 persen.

“Sivitas akademika masih punya tugas untuk menyelesaikan presidential threshold (ambang batas pilpres) 20 persen. Belum ada negara di dunia yang punya presidential threshold jika pelaksanaan pemilunya serentak. Kita masih punya perjuangan untuk meletakkan ketatanegaraan. Suara di pemilu sebelumnya tidak boleh digunakan sembarangan pada pemilu sekarang dan lima tahun kemudian,” tegasnya.

Merespon terhadap banyaknya permasalahan yang diimiliki bangsa Indonesia, penggagas Republik Mimpi ini berharap agar para aktivis secara konsisten menyuarakan kritik-kritiknya pada pemerintah.

“Kita terlalu galak sebagai aktivis pada jaman SBY. Pak rektor, dekan, peneliti, dan mahasiswa, ayo kita suarakan kritik kita secara cerdas. Tidak boleh ada pemerintahan demokratis yang menutup diri pada kritik. Ayo kita sampaikan kritik yang cerdas dan sesuai dengan landasan UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Effendi.

Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/17/wujudkan-indonesia-merdeka-dari-hoax/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Mewujudkan ‘Kemerdekaan’ Pelayanan Kesehatan

 

Kemerdekaan dimaknai luas oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K), menyeluruh di segala aspek kehidupan masyarakat. Seperti  merdeka dalam menyampaikan ide dan gagasan, merdeka dalam mengenyam pendidikan, hingga merdeka dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Dengan catatan, kemerdekaan ini tetap berada di dalam koridor aturan  moral agama, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara,” ungkapnya.

Dalam aspek pendidikan, Soetojo menilai saat ini semakin terbuka luas kesempatan bagi siapa saja untuk mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, seperti halnya program bantuan pendidikan Bidikmisi yang berhasil memberikan peluang bagi siapa saja untuk dapat menikmati bangu perkuliahan. Sehingga tak ada lagi yang namanya diskriminasi antara si kaya dengan si miskin, si anak kota dan si anak desa.

Melalui Bidikmisi, Soetojo berharap, program ini tidak hanya untuk jenjang mahasiswa saja, sebisa mungkin program tersebut juga dialokasikan untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA.

“Kita berharap makin lama biaya pendidikan bisa semakin murah. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan,” ungkapnya.

Menilik pada permasalahan distribusi tenaga medis yang belum merata di tanah air, Soetojo menilai, memerdekan masyarakat dalam mendapakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat perlu diperjuangkan. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah perifer atau daerah terpencil. Untuk itu perlu dukungan penuh dari pemerintah agar dapat terwujud pelayanan kesehatan yang terjangkau dan menyeluruh untuk masyarakat di manapun tanpa diskriminasi.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keamanan, kesejahteraan, serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan begitu akan mempermudah para tenaga medis dalam memberikan   pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Selain aspek kuratif, hal yang tak kalah penting menurutnya adalah menggalakkan sosialisasi program preventif atau pencegahan penyakit. Program ini harus disosalisasikan secara masif  kepada masyarakat. Sebab, program pencegahan dinilai lebih efektif dalam menekan angka kejadian suatu penyakit.

“Terapi adalah tindakan terakhir kalau orang sudah terlanjur sakit parah. Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana supaya bisa mencegah agar masyarakat tidak sampai sakit. Tentunya dengan menanamkan kewaspadaan sejak dini,” ungkapnya.

Agar pola kewaspadaan benar-benar bisa dimiliki masyarakat, tentu dokter memerlukan kerjasama dengan pihak tenaga kesehatan puskesmas maupun pera aktif para kader kesehatan. Untuk menjamin keberlanjutan program tersebut, perlu dukungan penuh dari pemerintah.

“Kemerdekaan adalah momentum perjuangan bersama. Dan merdeka yang kita rasakan sekarang tidak lepas dari jasa para pahlawan. Sepatutnya semangat perjuangan mereka dapat menginspirasi  generasi penerus bangsa,” tutupnya.
Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/17/mewujudkan-kemerdekaan-pelayanan-kesehatan/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Berikanlah Hak Anak untuk Hidup Sehat dengan Vaksinasi

 

Keberhasilan pembangunan menjadi tantangan pasca kemerdekaan. Sedangkan, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas kesehatan warga negara. Untuk itulah, hak warga untuk hidup sehat wajib dipenuhi. Salah satunya dengan menghambat datangnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi.

Menurut Nur Hasmadiar, mahasiswa S-2 Administrasi Kebijakan Kesehatan, warga Indonesia belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya vaksinasi. Keadaan ini diperparah dengan sebaran informasi di media sosial yang tak didukung fakta saintifik. Padahal, sejumlah penyakit seperti polio, campak, dan hepatitis bisa dicegah dengan vaksinasi.

Baca Juga : Merdeka Berarti Mampu Hidup Mandiri

“Yang jadi isu sekarang kan tentang vaksinasi. Banyak yang menolak karena katanya haram dan alasan-alasan lainnya yang nggak masuk akal sampai yang berbau mistis. Padahal imunisasi kan hak anak dan wajib diberikan. Itu sudah terbukti halal dan negara-negara agamis lainnya juga mewajibkan masyarakat untuk divaksin,” tegas Diar sapaan akrabnya.

Vaksinasi berfungsi untuk mengebalkan tubuh terhadap virus tertentu. Bila tubuh seseorang pernah divaksin untuk penyakit polio, maka sistem tubuh akan memiliki kekebalan untuk menahan serangan virus polio.

Selain itu, vaksinasi juga diberikan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dianggap berbahaya. Indikatornya, penyakit tersebut jika menyerang tubuh, risiko terburuknya akan mengakibatkan kecacatan bahkan meninggal dunia.

“Di era BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, negara berpotensi merugi karena mengeluarkan banyak biaya untuk meng-cover (menutup) pengeluaran untuk pengobatan penyakit tersebut. Padahal, sudah jelas biaya vaksinasi jauh lebih murah daripada pengobatannya,” pungkas mahasiswa yang berkolaborasi riset dengan akademisi di Brunei Darussalam.

Lalu, apa solusinya? Diar mengatakan, Indonesia harus meningkatkan jumlah penduduk yang melek literasi ilmiah. Melek informasi bisa dimulai dari diri sendiri, mahasiswa UNAIR, dan orang-orang terdekat.

“Jangan mudah terbawa suasana. Kita harus sebisa mungkin meredam suasana kalau terjadi masalah di lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Pada peringatan 72 tahun Indonesia merdeka, Diar lantas berharap agar kemakmuran rakyat tercapai dengan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terluar.
Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/15/berikanlah-hak-anak-untuk-hidup-sehat-dengan-vaksinasi/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Merdeka Berarti Mampu Hidup Mandiri

 

Hari Kemerdekaan menjadi momen penting bagi sejarah Indonesia. Maka, dalam perayaan kemerdekaan, setiap warga berhak untuk terbebas dari paksaan ataupun tekanan orang-orang sekitar.

Itulah yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPMUniversitas Airlangga, Bayu Ari Eka. Merdeka dari paksaan berarti setiap warga negara Indonesia harus dapat mandiri tanpa terkurung dari sesuatu yang mengikat.

Ketika seseorang terikat oleh sesuatu yang dipaksakan, menurut Bayu, hal itu belum dapat dikatakan sebagai kemerdekaan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar warga negara berekspresi tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Bayu melihat bahwa masalah penting yang seharusnya segera diselesaikan adalah ketegasan hukum mengenai penyebaran informasi yang tidak kredibel.

“Munculnya berbagai berita hoax dapat dimaknai bahwa belum adanya penguatan terhadap UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sehingga membuat masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap penyebaran info-info yang tidak benar,” tutur Bayu.

Mewujudkan penegakan hukum demikian memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu saja ada kendala-kendala yang akan timbul. Namun, kendala tersebut hendaknya dijadikan tantangan untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Bayu yang bercita-cita sebagai pakar hukum menambahkan, bahwa peran yang dapat dilakukan oleh ia nantinya adalah mengubah sejumlah regulasi yang sudah tidak relevan dengan kehidupan di Indonesia.

“Meskipun saya tahu bahwa itu nggak mudah tapi saya tetap semangat mencoba,” tegas mahasiswa FH itu.
Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/15/merdeka-berarti-mampu-hidup-mandiri/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Riset Obat Anti Malaria Siap Dikembangkan

 

Universitas Airlangga sedang gencar menggarap penelitian bidang kesehatan yang berpotensi untuk dihilirisasi industri dan lembaga­-lembaga. Buktinya, kedua pimpinan UNAIR dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia memperpanjang kerjasama terkait hilirisasi produk, Sabtu (5/8).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Rektor IV UNAIR Junaidi Khotib, Ph.D dan Ketua Balitbang Kemenkes Siswanto, dr., MHP., DTM. Pada saat bersamaan, Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Prof. Hery Purnobasuki, Ph.D melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kepala Balitbangkes Tanaman Obat dan Obat Tradisional Dra. Lucie Widowati, M.Si., Apt.

Menurut Junaidi, kolaborasi antara UNAIR dengan Balitbangkes dapat mempercepat proses hilirisasi produk.

Baca Juga : Mahasiswa Baru Berikrar Setia pada Pancasila

“Penelitian UNAIR di bidang kesehatan bisa dilakukan untuk percepatan hilirisasi hanya jika peneliti menjalin kerjasama dengan industri dan regulator. Tujuannya agar suatu produk mendapat approve (persetujuan) yang sesuai dengan persyaratan dari Balitbangkes dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” tuturnya usai acara di Ruang Sidang Pleno, Kantor Manajemen UNAIR.

Junaidi mengatakan, produk penelitian yang akan dihilirisasi dalam kolaborasi kali ini adalah obat anti malaria yang berasal dari tanaman Johar (Cassia siamea lamk). Saat ini, obat anti malaria yang diriset oleh dosen Fakultas Farmasi UNAIR Dr. Wiwied Ekasari, M.Si., Apt., tersebut sedang dalam tahap uji klinik fase satu. Artinya, peneliti sedang melakukan riset tentang profil genetika senyawa aktif pada tanaman Johar.

Guna menunjang penelitian tersebut, Balitbangkes akan mengucurkan sejumlah dana penelitian untuk dimanfaatkan dalam riset senyawa aktif tanaman Johar. Dana tersebut akan digunakan untuk proses penelitian, publikasi riset di jurnal-jurnal internasional bereputasi, hingga terciptanya obat program.

Ketua Balitbangkes mengatakan, obat herbal anti malaria yang tengah dikembangkan oleh Wiwied berpotensi untuk menjadi alternatif obat malaria yang biasa digunakan. Oleh sebab itu, Balitbangkes dan industri merasa perlu mengawal perkembangan riset obat yang dibuat dari tanaman Johar.

“Kami ingin ada pemanduan riset-riset di Tanah Air yang nantinya berujung pada proses hilirisasi,” terang Siswanto.

Kerja sama serupa sebelumnya pernah dijalin antara UNAIR dan Balitbangkes. Pada periode sebelumnya, UNAIR dan Balitbangkes bersama-sama mengawal riset produk obat antidengue AviMac. Kerja sama ini diperpanjang dan akan berlaku sampai lima tahun mendatang.

Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/08/05/mahasiswa-baru-berikrar-setia-pada-pancasila/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Mahasiswa Baru Berikrar Setia pada Pancasila

 

Kawasan kampus C Universitas Airlangga dipenuhi dengan para mahasiswa berbusana kasual putih dengan bawahan hitam. Sambil mengenakan topi biru kuning berlambang garuda muka, mereka secara berkelompok mengikuti rangkaian kegiatan Angkatan Muda Ksatria Airlangga (Amerta).

Pada Sabtu (5/8) siang, di bawah terik matahari, mereka berlatih untuk tampil berbicara di hadapan rekan-rekan satu kelompoknya. Masing-masing kelompok diberi satu topik tentang isu-isu terkini. Soal politik, ekonomi, bahkan kesehatan.

Setiap anggota diminta untuk mengutarakan pandangannya. Mereka dikehendaki untuk menyatakan sikap setuju atau menyanggah pandangan antar rekan satu timnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR Anang Fajrul bercerita kegiatan AMERTA kali ini selaras dengan tema Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) UNAIR, “Bhinneka Tunggal Ika”. Mengusung tema tersebut, mahasiswa baru diajak menyelami kondisi kebangsaan di Indonesia.

“Tema Bhinneka Tunggal Ika diilhami dari banyaknya persoalan kebangsaan. Kemarin ketika pengukuhan ada orasi dari BIN (Badan Intelijen Negara), konfigurasi berlambang Pancasila, sekarang ada diskusi kelompok tentang fenomena di Indonesia. Mereka diajak menganalisis dan mempertahankan argumen tentang isu tersebut,” tutur Anang.

Para mahasiswa baru dibagi menjadi 77 kelompok. Setiap kelompok dibimbing fasilitator untuk berdiskusi. “Dalam kondisi seperti sekarang, media hendaknya tidak ikut memberikan opini atau pengaruh-pengaruh kepada publik,” tutur salah seorang mahasiswa baru di hadapan anggota kelompoknya.

“Indonesia akan sukses menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) apabila generasi muda sudah mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni,” tandas mahasiswa dari kelompok lain.

Di hari yang sama, pada pagi hari mahasiswa baru diminta membubuhkan telapak tangannya di atas kain yang bergambar lambang Pancasila. Siang hari, usai forum diskusi berlangsung, mereka membacakan kelima sila dan janji mahasiswa.

Rangkaian acara AMERTA dan PPKMB akan ditutup pada Senin (7/8). Pada penutupan acara mendatang, anggota-anggota unit kegiatan mahasiswa UNAIR, dan alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR yang juga musisi, Piyu, akan hadir meramaikan acara.

Sebelumnya, pada Rabu (2/8), Rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih mengukuhkan 6.780 mahasiswa baru di Airlangga Convention Center. Mereka terdiri dari 5.634 mahasiswa jenjang S-1, 1.031 mahasiswa jenjang D-3, dan 96 mahasiswa jenjang D-4. Mereka adalah mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Mandiri.

Sumber  : http://news.unair.ac.id/2017/08/05/mahasiswa-baru-berikrar-setia-pada-pancasila/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/

Bisakah Dokter Indonesia Diandalkan di Era MEA?

 

SAAT ini Indonesia telah memasuki era Asian Free Trade Area (AFTA). Negara-negara di Asia Tenggara akan melakukan liberalisasi perdagangannya. Salah satu poin dari AFTA merupakan Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA) yang juga melakukan liberalisasi di bidang jasa.

Dalam bidang kesehatan terdapat tiga profesi yang akan diliberalisasi, yaitu dokter, dokter gigi dan perawat. Satu hal yang dikhawatirkan jasa kesehatan akan mengikuti mekanisme pasar dan  Indonesia terjebak dalam situasi ini, karena kualitas tenaga kerja kita yang masih kurang kompetitif.

Masuknya Indonesia dalam AFTA memaksa negeri ini untuk mengikuti mekanisme pasar dalam usaha jasanya. Kompetisi menjadi ketat. Produk jasa yang berkualitas tinggi akan menguasai pasar. Kompetitor yang lemah tidak akan dapat bertahan dan akhirnya ditinggalkan. Jasa kesehatan Indonesia terancam oleh kompetitor-kompetitor lain yang (sementara) lebih maju seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Indonesia, harus kita akui, masih perlu pembenahan. Rasio dokter spesialis di Indonesia saja terbilang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Masyarakat seakan tidak percaya dengan kualitas dokter dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke atas untuk berobat ke luar negeri. Singkatnya, pelayanan kesehatan di Indonesia belum siap untuk berkompetisi dengan negara lain di ASEAN.

Ketidaksiapan tenaga kesehatan Indonesia ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang belum terselesaikan. Apa saja itu? Komunikasi dan koordinasi antar lini dalam bidang kesehatan masih memprihatinkan. Ditambah dengan implementasi di lapangan yang masih kurang. Hal ini  mengakibatkan pencapaian kesehatan yang rendah.

Kemudian dominasi pelayanan kuratif atas preventif, serta distribusi dokter yang tidak merata akan mengakibatkan tantangan penyakit infeksi ditambah dengan penyakit bersumber dari gaya hidup yang semakin meningkat.

Di sektor hulu, proses pendidikan para calon dokter juga memegang peranan penting. Sayangnya, pendidikan kedokteran ini belum didukung penuh oleh pemerintah. Pendidikan kedokteran yang seharusnya menciptakan dokter-dokter yang paripurna, seakan ternodai dengan maraknya praktik komersialisasi.

Kasus terbaru, kegiatan belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Papua (Unipa) yang akhirnya “dibuka” kembali setelah berhenti selama sepuluh bulan karena kekurangan biaya. Pembukaan kembali FK Unipa itu setelah ada perjanjian kerjasama tentang pengembangan pendidikan dokter di Kemenristekdikti antara Pemerintah Papua Barat, Unipa, dan Universitas Indonesia (25/7/2017).

Sebelumnya, 102 mahasiswa FK Unipa sejak Oktober 2016 tidak dapat melanjutkan kegiatan akademiknya dikarenakan tidak adanya biaya dari Pemkab Sorong untuk mendatangkan dosen dari UI. Belum lagi maraknya Fakultas Kedokteran yang dibuka oleh Kemenristekdikti tanpa melalui rekomendasi dari tim evaluasi pengusulan program studi yang mereka bentuk sendiri.

Baca Juga : Membingkai Pancasila Sebagai Fundamental Bangsa

Bahkan mahasiswa FK Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan, yang baru berdiri tahun 2016 lalu  melakukan kegiatan perkuliahannya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan bukan di Sulawesi tempat asal FK mereka sendiri.

Intinya, mutu pendidikan kedokteran yang ada juga belum merata, kalau boleh dikatakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan ”hanya” 17 dari 83 program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi A (sumber: BAN PT).

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut akan berimbas pada ketidaksiapan dokter untuk berkompetisi di arena AFTA. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders yang menangani bidang kesehatan.

Berbicara masalah kesehatan, kita tidak bisa hanya menyalahkan dokter dan Kemenkes. Saya menghitung, setidaknya terdapat sekitar 20 stakeholders atau malah lebih yang ikut terlibat dalam bidang kesehatan, mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, IDI, KKI, DPR, KKI, BPJS, Kemenristekdikti, Pemprov, Pemkot, BPK, KPK, BPOM, Jaksa, Polri, media hingga pasien. Itu semua adalah stakeholders yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan diperlukan komunikasi, koordinasi, dan implementasi antar stakeholders tersebut.

Melihat realita seperti itu, pemerintah seyogyanya perlu berbenah dan mereformasi pendidikan kedokteran dan peningkatan mutu berbasis teknologi. Reformasi tersebut antara lain mencakup strategi pembiayaan, seleksi (mahasiswa) masuk perguruan tinggi dan distribusi dokter. Dengan demikian dokter kembali menjadi aktor dalam mendukung ketahanan nasional.

Ini sangat penting, mengingat kesehatan merupakan bagian dari ketahanan nasional dan tidak bisa kita serahkan kepada mekanisme pasar. Pembiayaan mahasiswa kedokteran dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Mahasiswa tidak lagi dibebani oleh biaya pendidikan yang terbilang fantastis.

Seleksi masuknya juga harus diperketat, sehingga tersaring mahasiswa yang berkualitas dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu pemerintah wajib untuk mendistribusikan dokter ke daerah yang membutuhkan. Ketiga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokter guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara mandiri.

Selain meningkatkan kualitas dokter, penguasaan teknologi berbasis kedokteran juga perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan teknologi kedokteran akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam negeri akan meningkat.

Upaya untuk meningkatkan penguasaan teknologi ditempuh dengan mengirimkan tenaga kesehatan Indonesia untuk mengembangkan ilmunya ke luar negeri, atau mendatangkan pakar teknologi ke Indonesia untuk alih teknologinya. Pemerintah sendiri yang harus memimpin penguasaan teknologi dengan perbaikan kebijakan pengadaan alat teknologi canggih, perbaikan infrastruktur, dan insentif bagi pengembangan ilmu dan teknologi ini. Kiranya itu.
Sumber : http://news.unair.ac.id/2017/06/27/bisakah-dokter-indonesia-diandalkan-di-era-mea/

Fakultas Universitas Airlangga

  1. Fakultas Kedokteran
  2. Fakultas Kedokteran Gigi
  3. Fakultas Hukum
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  5. Fakultas Farmasi
  6. Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  8. Fakultas Sains dan Teknologi
  9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
  10. Fakultas Psikologi
  11. Fakultas Ilmu Budaya
  12. Fakultas Keperawatan
  13. Fakultas Perikanan dan Kelautan
  14. Fakultas Vokasi
  15. Sekolah Pasca Sarjana

Cari Artikel yang Sesuai dengan Penelitian Anda di :

http://repository.unair.ac.id/